kurator hukum adalah. Dalam penelitian ini. kurator hukum adalah

 
 Dalam penelitian inikurator hukum adalah  Dalam beberapa hal (misalnya ketika pemohon kepailitan tidak menunjuk Kurator perorangan) maka Balai Harta Peninggalan (BHP) akan ditunjuk sebagai Kurator

(1), bahwa: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Rangkap Jabatan Advokat. Prinsip dasar yang wajib dimiliki seorang kurator adalah latar belakangKurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan. Konkritnya, bahwa hukum acara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kurator adalah. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan isi sebagai berikut : “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor. Pelaksanaan Ujian dan Penentuan Kelulusan, adalah kewenangan Dewan Sertifikasi AKPI yang dilaksanakan dengan jujur, independen dan penuh tanggung jawab. 9 Kreditor adalah seseorang yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi dari debitur dalam suatu perjanjian. berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah. . ~ Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37Actio Pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debit u r terhadap harta kekayaannya melalui Pengadilan berdasarkan permohonan Kredit u r (Kurator apabila dalam Kepailitan) yang diketahui oleh Debitur perbuatan tersebut merugikan Kreditur. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memerhatikan hak-hak mereka ma~in~-masin~. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Apr 7, 2021 · Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. dimiliki oleh debitur pailit adalah berada ditangan kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang dan memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri. 9. 8. Hal ini mengakibatkan kurator dapat dengan leluasa melawan hukum dan melawan hak, melakukan lelang terhadap barang. Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya. Menjawab pertanyaan Anda, selain berperan sebagai kuasa hukum secara umum, secara khusus peran advokat dalam proses kepailitan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud. Ilustrasi pekerjaan untuk lulusan hukum. . Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang. Jurnal Pro Hukum, Vol. 766. Dec 5, 2022 · Skill yang Harus Dikuasai Kurator Jenis Kurator (Fungsi, Tugas, dan Gaji) Kurator adalah— Kurator adalah seseorang yang bisa kamu temui di suatu pameran karya seni. e-Court adalah media pendaftaran perkara online untuk Pengadilan di seluruh Indonesia namun demikian pelaksanaannya secara bertahap untuk implementasi Pengadilan yang sudah melaksanakan. Purwosutjipto, secara tata bahasa, kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Dalam hal Kurator adalah Balai Harta Peninggalan, besarnya Imbalan Jasa di tentu kan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang -undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Ke menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia . 1 Tahun 1998 adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang berarti Putusan Pailit dan Penundaan Pembayaran tidak dapat di Banding. Mar 13, 2017 · Kurator, dalam konteks ini, adalah orang yang diangkat, dan ditetapkan hakim Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kuasai Ilmunya. Mar 10, 2017 · HKPI adalah salah satu dari 3 organisasi profesi kurator yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. pada. 441 KUH Perdata), sedang kurator hanya mengurus harta pailit (pasal 69 UU Kepailitan 2004). Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. Hukum kepailitan pada dasarnya tidak mengatur jangka waktu proses pengurusan dan pemberesan kepailitan berlangsung, hal ini sangatlah dapat berpotensi merugikan kreditor apalagi proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit diurus oleh kurator yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan kreditor menunggu sampai. Penulis menguraikan konsep, asas, dan tujuan dari ketiga hal tersebut, serta hubungan dan permasalahannya dalam praktik. 6 suatu pribadi yang dinamakanPerbedaan Profesi Hukum Likuidator dan Kurator. Para lulusan ilmu hukum dituntut banyak mengetahui perkembangan hukum dari banyak aspek seperti keuangan, bisnis, kekayaan intelektual. Pesan Pak Yasonna (Menteri Hukum dan HAM) harus sungguh-sungguh jadi perhatian,” ujar Pakar Hukum Bisnis Universitas Trisakti, Ary Zulfikar, di Jakarta, Senin (8/3). 6. Sesuai dengan teori Kess Schuit. H. go. Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan. Kurator, dalam konteks ini, adalah orang yang diangkat, dan ditetapkan hakim. Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah. Likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 4 Agustus 2010. 1. Dengan demikian,. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan , dan Koperasi. Yaitu mengamankan semua harta pailit. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana perlindungan hukum bagi kurator dalam mengamankan benda bergerak selama masa pemberesan harta pailit? Penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, teori, serta hasil wawancara. a. kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan diperkuat lagi dengan Pasal 72. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurator atas diterimanya tagihan fiktif dalam pengurusan dan pemberesan harta boedel pailit dan implementasinya di lapangan. 37 Tahun 2004 tak mengatur. H. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator adalah. Penyusunan Tesis ini didasari rasa ketertarikan penulis terhadap Tinjauan Efektifitas Kurator. Jambi. Notaris, Kurator, dan Pengurus), Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai Actio Pauliana. Pasal 2 ayat (1) secara yuridis meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pailit, jelaskan. 18 Tahun 2003 Advokat. 10. Maksud pengurusan di sini adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Sehingga secara singkatnya pailit adalah kondisi dimana debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Kurator berfungsi untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta. Apabila dalam kepailitan tersebut tidak tercapai perdamaian atau tidak diajukan. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban. Ada beberapa syarat yang merupakan kriteria formal suatu profesi yaitu: spesialisasi pekerjaan, berdasarkan keahlianUlasan Lengkap. Paralegal. 2. Benturan antara Kepentingan Kepolisan dan Kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan kurator untuk melakukan Sita umum kepailitan masih sering terjadi di lapangan. Oleh: Angela Augusta Laksana Hallo sobat HeyLaw! Tahukah sobat HeyLaw bahwa benturan kepentingan antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan sita pidana dengan kepentingan Kurator untuk melakukan sita umum kepailitan masih sering terjadi. Kurator adalah pengurus atau pengawas institusi warisan budaya atau seni, misalnya museum, pameran seni, galeri foto, dan perpustakaan. Associate memiliki peran yang tidak selalu berada pada level bawah di perusahaan. Kurator junior bisa mendapat fee sekitar tiga juta rupiah, bahkan fee untuk kurator senior mencapai lima hingga sepuluh juta rupiah. 05) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi, "Kurator adalah balai hartaPejabat Fungsional Kurator Keperdataan yang selanjutnya disebut Kurator Keperdataan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan. Hal ini juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, terbitan Balai Pustaka, edisi ketiga tahun 1990,. Vollmar menyatakan bahwa: “ De kurator is belast, Aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikupas secara bedah kasus oleh Hery Shietra terhadap berbagai potensi sengketa maupun modus yang berkembang dan banyak dijumpai dalam praktik di Pengadilan Niaga, antara Debitor melawan Kreditornya. Pendahuluan Sistem hukum Indonesia membagi jenis badan usaha menjadi dua jenis, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Pada aturan hukum ini apa itu kurator dalam kepailitan, harus langsung melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Dalam beberapa hal (misalnya ketika pemohon kepailitan tidak menunjuk Kurator perorangan) maka Balai Harta Peninggalan (BHP) akan ditunjuk sebagai Kurator. Kurator. Kurator memiliki pendidikan tinggi dalam bidangnya, umumnya doktor atau magister dalam bidang sejarah, sejarah seni. Oct 19, 2018 · Sementara itu menurut Pasal 1 angka 5 yang dimaksudkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Fee tersebut belum ditambah jika kurator bisa bekerja pula pada hari libur. 10 Tahun 2005 telah menentukan syarat yang bisa menjadi kurator. a. Berikut ini akan kami jelaskan prosedur untuk menjadi Advokat, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka status hukum debitur terkait kecakapannya untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya dialihkan kepada Kurator. Namun, kurator dalam tugas mengurus dan mengelola harta debitor pailit ini ada pula yang masih melakukan suatu kelalaian secara sengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit maupun. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Yyk1. Feb 16, 2022 · Dalam hal proses kepailitan, publikasi daftar piutang diatur pada Pasal 119 UU 37/2004 yang menyatakan: Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma. Kurator Hukum adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum dan bertindak sebagai penasihat hukum untuk klien atau organisasi untuk memastikan mereka mematuhi peraturan hukum dan melindungi hak mereka. Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. com yang terhormat, dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga, pastilah terdapat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang di tunjuk oleh hakim pengadilan niaga. sarana hukum yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut . SUS – PAILIT/ 2016/ PN. Abstract. AH. KPP mengklaim punya piutang atas pajak sebesar Rp529. Merujuk pada Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai. Undang-undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan. Ridwan Khairandy, “Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia” dalam“Yang paling utama buat saya bagi lulusan fakultas hukum yang ingin menjadi kurator adalah wajib memahami aspek hukum korporasi dan litigasi karena hukum PKPU itu meliputi aspek korporasi, perdata, bisnis, internasional, dan juga mengenai hukum pasar modal,” jelasnya dalam aara Instagram Headline Talks. H. Pengajuan permohonan pailit bisa dilakukan individu maupun badan hukum, terutama Perseroan Terbatas (PT). “ Actio pauliana adalah tindakan yang dilakukan debitor merugikan kreditor. Organisasi Profesi adalah perkumpulan profesi Kurator dan Pengurus yang berbadan hukum. Meskipun hanya 5 (lima). Kurator sebagai pihak yang ditugaskan oleh pengadilan dalam menjalankan proses kepailitan serta para kreditor dalam proses kepailitan, serta hak dan kewajiban kreditor selama proses kepailitan berlangsung tidak kalah penting untuk dipahami oleh anda. Orang perorangan 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 2 hal. Salah satu jenis sanksi norma hukum adalah hukum perdata. Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan. Peran, Tugas Dan Wewanang Kurator Dalam Menangani Kasus Kepailitan Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan. Tugas kurator adalah mengurus dan/atau membereskan harta pailit, tidak adanya keterkaitan antara kurator dengan. Sehubungan dengan tindakan Debit u r yang merugikan. Undang-undang 37 Tahun 2004 Pasal 98. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa dan atau. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran yang lebih sesuai dalam pelaksanaan fungsi kurator yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan dengan Kurator swasta setelah berlakunya Undang-undang No. Hadi Shubhan, SH, MH, CN yang memberikan materi terkait pendidikan kepailitan lanjutan. A. Zero hour rule adalah sebuah aturan dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No. Dilansir dari Detik. 2 JANUARI 2017: 162 - 176 Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN. Kurator dan advokat adalah profesi hukum yang berbeda meskipun seorang kurator rata-rata juga berprofesi sebagai advokat. 6. Disclaimer. Kurator pailit merupakan sebutan untuk para profesional di bidang hukum yang diangkat oleh pengadilan niaga. Pasalnya, UU No. Hakim Pengawas Hakim pengawas adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan. Ada beberapa syarat yang merupakan kriteria formal suatu profesi yaitu: spesialisasi pekerjaan, berdasarkan keahlian Ulasan Lengkap Arti Pari Passu Prorata Parte dalam Pembagian Harta Debitor Pailit. yang diampu (pasal 449 jo. Selanjutnya Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Pailit. b) Fred B. Kepailitan adalah salah satu permasalahan yang sudah memiliki aturan hukumnya sendiri. Hal ini tergantung dari bidang masing-masing industrinya. 01-728 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia akan mengadakan Pendidikan Kurator dan Pengurus. dengan tugas kurator dalam mengelola harta debitor yang pailit adalah konsekuensi hukum yang cukup fundamental. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) menggelar pendidikan kurator dan pengurus angkatan I (pertama). Dalam konteks kepailitan, kita mengenal prinsip Paritas Creditorum dan prinsip Pari Passu Prorata Parte [5]. IV, No. 305) menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk pengacara praktik yang telah diangkat sebelum disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Besaran Imbalan Jasa Kurator. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan, sedangkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta. 1 VOL. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepusta-kaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Polda Jambi Jelaskan Duduk Perkara Pemeriksaan Dahlan Iskan. Keterangan di dalamnya adalah akta jual beli batal demi hukum apabila ia tidak memenuhi unsur obyektif dan tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Pesan Moral Buat Profesi Advokat B. Perlu Anda ketahui juga bahwa landasan hukum kepailitan berada pada Undang Undang Kepailitan di Tahun 2004 pasal 1 ayat 1. Kurator dalam Kepailitan; Penatausahaan Uang Pihak Ketiga; Informasi. Hukum Kepailitan bertujuan untuk mengajukan permohonan pailit baik yang diajukan manusia dan badan hukum khususnya Perseroan terbatas. Acara diskusi Pendidikan Kelanjutan AKPI Tahun 2019 dengan tema “Sita Pidana Vs Sita Umum Kepailitan†, Kamis (21/6). 05. Pasal 1 angka 5 UU No. Ulasan Lengkap Arti Pari Passu Prorata Parte dalam Pembagian Harta Debitor Pailit. harta pailit oleh kurator, adanya restitutie in integrum Kata Kunci : pailit, pengadilan niaga, kasasi, pembatalan pailit. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. Jul 12, 2022 · Undang-undang 37 Tahun 2004 Pasal 98. Dalam UU Kepailitan jelas disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh. badan hukum tersebut masih ada, sehingga badan hukum dalam likuidasi masih dapat dimohonkan pailit. 2 hal. Pengertian kepailitan mengambarkan bahwa kepailitan adalah segala sesuatu menyangkut sita umum, meski pada kenyataannya cakupan kepailitan dalam UU. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada pemilik dan direksi perusahaan yang kabur ke luar negeri. 7. Latar Belakang Adanya Actio Pauliana. Menguasai regulasi dan menjaga penampilan adalah dua dari lima kunci sukses menjadi kurator/pengurus. . com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat. Rizky Amalia - Rabu, 27 September 2023 | 13:00 WIB. q. Nov 16, 2022 · Actio pauliana adalah instrumen upaya hukum yang dapat digunakan kurator atas dasar kepentingan harta pailit untuk membatalkan perbuatan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kepentingan para kreditur karena perbuatan tersebut dilakukan debitur dalam hubungan afiliasi, hibah, maupun pembayaran atas suatu utang. Nur berpendapat, dasar hukum sahnya Tim Kurator melaksanakan tugas telah diatur dalam UU Kepailitan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.